1 Batasan Pembahasan
Kata “liberal” berasal dari bahasa Latin yang bisa diartikan kebebasan. Liberalisme sendiri tidak mempunyai batasan definisi khusus, hanya seringkali disebut sebagai ideologi yang mengutamakan kebebasan individu. Prinsip inilah yang selalu dominan dalam setiap evolusi makna istilah liberalisme. Perbedaan pendapat yang utama dalam paham ini adalah peranan negara dalam konteks kebebasan individu tersebut.

Makna liberalisme juga sering dikaitkan dengan slogan Revolusi Perancis, “Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan”. Untuk keperluan artikel ini, slogan tersebut ditambah dengan batasan di atas cukup memadai untuk dipakai sebagai makna orisinal liberalisme.

Dalam artikel ini, karakteristik liberalisme akan dibahas berdasarkan konteks munculnya karakteristik tersebut. Ini bertujuan memudahkan memahami mengapa suatu perubahan pemikiran terjadi dan apa efek selanjutnya.

2 Latar Belakang
Berbagai revolusi melahirkan, membentuk dan sekaligus dilahirkan dan dibentuk oleh liberalisme. Ibarat bibit, kelangsungan hidupnya untuk menjadi pohon tergantung dimana dia berada. Karakteristik pohon tersebut adalah karakteristik lingkungan tempat dia tumbuh. Dan sebagai pohon, dia juga mempengaruhi kualitas udara dan tanah habitatnya.

2.1 Revolusi Iptek
Reformasi gereja di abad 16, dilanjutkan dengan perang agama di abad 17 mendorong banyak rakyat Eropa mulai skeptis tentang siapa yang benar dalam konflik ini. Sebelumnya mereka yakin raja mempunyai kuasa langit (divine rights) yang tidak bisa diganggu gugat.

Revolusi iptek abad 17 dan 18 memberikan inspirasi bahwa kebenaran bisa didapat melalui metoda ilmiah. Apa yang diterima melalui panca indra (observasi, empiris) harus diverifikasi oleh nalar (matematis). Apa yang dibuktikan oleh matematika (nalar) harus didukung oleh bukti-bukti empiris hasil observasi.

Hasil-hasil yang dicapai Newton, misalnya, membuat orang percaya bahwa alam semesta ini teratur dan berjalan sesuai hukum Tuhan, bukan hukum agama yang dibawa gereja. Keberhasilan metoda ilmiah untuk memahami alam semesta mendorong para pemikir untuk mengaplikasikan nalar dan metoda empiris ke ilmu sosial.

John Locke, pemikir dari Inggris, berpendapat bahwa sebagaimana alam semesta yang berjalan sesuai dengan aturan dari Tuhan, demikian pula manusia. Aturan yang mendasari keberadaan manusia adalah hak-hak individunya, yaitu kehidupan, kebebasan dan pemilikan.

2.2 Revolusi Amerika
Pengaruh terbesar John Locke ada pada Revolusi Amerika. Di Amerika menyebar kesadaran bahwa raja tidak punya hak mutlak atas rakyatnya (monarki absolut). Rakyat Amerika tidak mau membayar pajak yang besar hanya untuk menambah kas Inggris, tanpa kompensasi perwakilan dan pemerintahan. Kewajiban yang dibebankan tersebut dianggap melanggar nilai-nilai kehidupan dan kebebasan.

Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan deklarasi kemerdekaan Amerika oleh Jefferson. Tidak seperti Locke, Jefferson menganggap hak milik bukanlah hak yang samawi. Dia menggantinya dengan hak mengejar kebahagiaan, yang mungkin ada kesamaan dengan ide Aristoteles sebagai tujuan hidup. Hak-hak ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kewajiban negara untuk melindungi kepentingan rakyatnya (Bill of Rights – Madison).

Perlu diingat, hak-hak tersebut pada awalnya hanya berlaku untuk laki-laki merdeka. Baru tahun 1920, wanita ikut dalam Pemilu nasional di AS. Lebih parah lagi adalah masyarakat kulit hitam, yang hak-haknya lama menjadi korban kepentingan ekonomi dan alat bagi orang-orang yang punya hak penuh untuk mengejar kebahagiaan mereka.

2.3 Revolusi Industri – Liberalisme Ekonomi dan Kapitalisme
Populasi Inggris di abad 17 dan 18 mengalami lonjakan pesat. Selain itu, dengan lancarnya jalur pelayaran ke Asia dan Afrika, mengalirlah kekayaan hasil eksploitasi kedua benua tadi. Hal ini menciptakan golongan baru, di luar kelas tradisional seperti gereja dan bangsawan, yang mempunyai kapital besar. Modal tenaga kerja dan kapital ini ditambah dengan ditambah dengan berbagai penemuan, seperti mesin uap, mendorong tumbuhnya berbagai industri baru.

Revolusi industri inilah yang menjadi lahan berkembangnya liberalisme ekonomi. Ide Adam Smith tentang pembagian kerja dan spesialisasi untuk mengoptimalkan produksi diterapkan di berbagai pabrik. Bahan dan hasil industri diperdagangkan di pasar bebas dengan seminimal mungkin campur tangan pemerintah (invisible hand), dan didasarkan atas asas comparative advantage.

Ini semua menciptakan, paling tidak bagi kaum bermodal, kebebasan dan kesetaraan ekonomi (dalam berdagang, investasi, dll) yang menjadi awal dari kapitalisme. [Kapitalisme sudah dibahas di kelas sebelumnya.]

2.4 Revolusi Perancis – Liberalisme Politik dan Nasionalisme
Revolusi Amerika terjadi lebih dahulu daripada Revolusi Perancis, tetapi karena jarak dan ketidak-tahuan, pengaruhnya hampir tidak terasa di Eropa daratan. Revolusi Perancis dan kejadian setelahnya, di lain pihak, membawa pengaruh besar di Eropa daratan terhadap kesadaran akan kebebasan dan kesetaraan berpolitik, sesuai dengan slogannya.

Revolusi ini menghilangkan diskriminasi agama (Katolik vs Protestan). Rakyat menjadi punya kebebasan mengemukakan pendapat dan menentang penguasa. Kesetaraan juga berarti rakyat merasa punya status yang sama dengan bangsawan dan ahli gereja. Akhirnya, terjadi perombakan institusi pemerintahan besar-besaran dari bentuk monarki menjadi republik.

Setelah Revolusi, Napoleon merusak batasan-batasan geografis dan tradisi dari kerajaan-kerajaan Eropa waktu itu. Selain itu, rakyat biasalah yang melawan Napoleon, bukan kalangan bangsawan atau gereja. Mereka merasa punya kewajiban untuk membela tanah air dan ikatan dengan sesama rakyat, bukan ikatan pada kerajaan. Ikatan nasionalisme ini melahirkan tuntutan akan hak-hak rakyat untuk terlibat dalam pemerintahan. Inilah awal runtuhnya berbagai kerajaan, dan lahirnya berbagai negara Eropa modern yang kita kenal sekarang ini.

3 Reaksi dan Evolusi Pemikiran
Perubahan yang dibawa liberalisme di berbagai bidang membawa berbagai reaksi dari berbagai golongan. Selain itu juga timbul perbedaan pandangan di dalam liberalisme itu sendiri.

3.1 Konservatisme
Golongan ini menentang penekanan liberalisme pada hak-hak individu yang menyebabkan terabaikannya tradisi kolektif suatu masyarakat. Misalnya, mereka memandang liberalisme merusak tradisi dan nilai-nilai sosial kebangsawanan. Mereka menganggap masa lalu lebih baik dan tradisi sosial harus dijunjung tinggi.

3.2 Sosialisme
Di lain pihak, penganut paham sosialisme merasa liberalisme perlu dibawa lebih jauh lagi. Kebebasan ekonomi dan revolusi industri menciptakan berbagai efek samping dalam kehidupan sosial yang timpang. Karena itu, golongan ini berpendapat kebebasan mungkin harus dikorbankan demi kesetaraan. [Sosialisme sudah dibahas di kelas sebelumnya.]

3.3 Utilitarianisme
Asas dari paham yang digagas oleh Bentham dan Mill (Inggris) ini adalah memaksimalkan manfaat untuk sebanyak-banyak orang. Paham ini tumbuh subur di Inggris dan merupakan salah satu sebab liberalisme politik di Inggris berjalan relatif damai, selain pengaruh Revolusi Amerika dan status Inggris sebagai negara Protestan.

Di bidang politik, penekanannya adalah pada perubahan konstitusional bukan perubahan institusi seperti Revolusi Perancis yang berdarah. Perubahan konstitusional dipandang lebih membawa manfaat yang besar untuk banyak orang. Inilah mengapa sampai sekarang monarki masih bertahan di Inggris.

Dari asasnya, jelas bahwa paham ini mendukung timbulnya demokrasi dan pemilihan umum untuk mengetahui jumlah orang yang paling merasakan manfaat dari suatu aturan. Pengaruh paham ini pada iptek juga mendukung revolusi industri. Prioritas di bidang pendidikan diberikan kepada iptek terapan, yang manfaatnya lebih terasa langsung.

Kritik terhadap paham ini terutamanya menyangkut penghitungan dan pendefinisian manfaat yang sangat relatif di setiap orang ataupun budaya. Juga timbul kritik terhadap pemenuhan manfaat semata dengan mengabaikan kebebasan. Misalnya, orang yang merasa terpenuhi semua kebutuhannya (melalui obat-obatan, atau seperti dalam novel terkenal, A Brave New World), tapi terikat kebebasannya.

3.4 Kontrak Sosial
Kalau semua orang bebas melakukan apa saja, bagaimana negara dan hukum tercipta? Pertanyaan itulah yang ingin dijawab melalui kontrak sosial. Thomas Hobbes merasa pesimis dengan sifat dan kelakuan manusia. Menurutnya, kalau dibiarkan saja, manusia akan saling mencelakakan. Karena itulah manusia melakukan kontrak sosial dan membentuk suatu negara yang berkuasa untuk melindungi rakyatnya.

Sementara itu, Adam Smith lebih optimis dalam penilaiannya terhadap manusia. Dia melihat manusia masih punya sifat baik dan ingin menolong. Bahkan dengan usahanya untuk memperbaiki dirinya sendiri, setiap individu akhirnya memperbaiki masyarakatnya. Karena itulah peran negara harus dikurangi, karena individu bisa menjaga diri sendiri dan menolong orang lain yang kurang mampu.

4 Liberalisme Sekarang
Liberalisme keluar sebagai pemenang dalam pertempuran senjata, ekonomi, dan ideologi dengan Fasisme dan Sosialisme di abad ke 20. Perhatian sekarang lebih diberikan pada masalah-masalah sosial, serta apa dan seberapa peran pemerintah di dalamnya.

4.1 Keadilan Sosial
Dalam bukunya, Theory of Justice (1971), John Rawls (Harvard) menyempurnakan ide kontrak sosial dengan menambahkan perlunya keadilan sosial. Rawls ingin menciptakan kontrak yang memberi manfaat terbesar bagi individu yang paling tidak mampu. Kontrak ini dicapai ketika individu yang membuat kontrak tidak tahu tentang kemampuan dan status sendiri. Dengan demikian, dia akan memilih kontrak yang tidak merugikan orang yang tidak mampu, kalau-kalau dia sendiri nanti berada di posisi itu.

Karena itu, negara sebagai pemegang kontrak, haruslah memperhatikan hak-hak orang kurang mampu, biarpun mereka minoritas. Setiap manfaat yang diciptakan oleh pemerintah, harus dirasakan sebesar-besarnya oleh mereka yang berada di posisi paling bawah, harus paling menguntungkan orang yang paling tidak beruntung.

Bisa dikatakan bahwa ide ini merupakan aplikasi salah satu slogan Revolusi Perancis, yaitu Persaudaraan. Dalam suatu keluarga ideal, orang tua sebagai pemerintah, bekerja keras membantu semua anak-anaknya. Dan di antara kakak beradik, berusaha saling meringankan beban saudaranya.

Kritik utama dari paham ini adalah bahwa tidak semua orang punya kecenderungan takut resiko. Orang yang berani menanggung resiko, cenderung memilih kontrak yang akan menguntungkan kelas atas, dengan harapan bahwa mereka akan berada disitu dan mendapat keuntungan sebanyaknya.

4.2 Libertarianisme
Prinsip utama dari paham ini adalah suka rela. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu haruslah suka rela, bukan paksaan dari pihak lain termasuk negara. Pajak bagi mereka adalah satu bentuk pemaksaan. Kebutuhan yang ingin dipenuhi lewat pajak bisa tercapai lewat berbagai program hasil inisiatif suka rela masyarakat.

Libertarianisme sering disebut sebagai liberalisme klasik, karena golongan ini ingin mengembalikan liberalisme seperti aslinya. Mereka menganggap peran negara semakin membesar dan merongrong kebebasan individu. Peran pemerintah haruslah seminimal mungkin, yaitu untuk memastikan satu-satunya kewajiban individu, untuk tidak mengganggu kebebasan individu lain.

4.3 Liberal dan Konservatif di AS
Golongan liberal di AS sekarang ini mempunyai prinsip yang mirip dengan Rawls. Kebebasan individu adalah penting, tetapi peran pemerintah diperlukan di dalam menjamin hak-hak kaum minoritas. Mereka mendukung berbagai program sosial pemerintah, seperti Social Security, Affirmative Action, dll.

Golongan Liberal juga lebih universalis. Bagi mereka, AS adalah bagian integral dari dunia internasional. Prinsip ini berarti AS harus terlibat dalam permasalahan internasional, terutama menyangkut masalah kemanusiaan (Rwanda, Ethiopia, Sudan), kestabilan politik regional (Perang Dunia I, Bosnia), kestabilan ekonomi regional (bantuan ke Argentina, Meksiko).

Sejalan dengan prinsip internasional ini, Liberal pada umumnya lebih menghormati pelaksanaan HAM dan hukum-hukum internasional. Ini menyebabkan – dalam kaitannya dengan kebijakan terhadap Muslim di dalam AS – mereka relatif lebih lunak dalam memperlakukan warga negara asing, karena mereka ingin warga AS diperlakukan sama di luar negeri.

Di sisi lain, Konservatif cenderung ingin mengurangi peran negara dalam masalah sosial dan ekonomi. Mereka mendukung privatisasi dan sistem perdagangan yang lebih bebas, pengurangan pajak, dan kebebasan rakyat untuk mendirikan dan membantu secara suka rela institusi ekonomi dan sosial.

Konservatif juga berbeda dengan Liberal dalam masalah nilai-nilai moral (agama). Konservatif ingin menjaga tradisi sosial dan keluarga. Ini terlihat misalnya dalam kasus pernikahan sesama jenis, pengguguran kandungan, dll.

Dalam hubungannya dengan negara lain, Konservatif cenderung lebih nasionalis. Mereka mengutamakan pertahanan dalam negeri dan perlindungan terhadap kepentingan AS di luar negeri. Kepentingan dunia internasional yang mempunyai potensi merugikan AS sering harus dikorbankan (mengundurkan diri dari Kyoto Treaty, menolak Mahkamah Internasional, veto terhadap keputusan PBB, dll).

I. Pengertian Sosialisme

Menurut Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, sosialisme mempunyai arti-arti sebagai berikut:
1.semua teori-teori ekonomi dan politik yang membela kepemilikan (ownership) kolektif atau kepemilikan pemerintah, dan pengaturan dari alat-alat produksi dan distribusi barang.
2.a. sebuah sistim masyarakat atau kehidupan berkelompok yang di dalamnya tidak ada kepemilikan (property) pribadi.
b. sebuah sistim atau kondisi masyarakat yang di dalamnya alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara.
3.sebuah fase masyarakat yang di dalam teori transisi Marxist berada di antara kapitalisme dan komunisme, dan yang dicirikan oleh distribusi barang yang tidak merata dan pengupahan berdasarkan jumlah kerja yang dilakukan.
Sedangkan Columbia Electronic Encyclopedia menyebutkan bahwa sosialisme adalah sebuah istilah umum untuk teori politik dan ekonomi yang membela sebuah system kepemilikan bersama atau pemerintah, dan manajemen alat-alat produksi dan distribusi barang. Karena sifat kolektif ini, sosialisme biasanya dipertentangkan dengan doktrin pendewaan (sanctity) kepemilikan pribadi yang merupakan ciri utama dari kapitalisme. Kalau kapitalisme sangat menekankan kompetisi dan profit, maka sosialisme menganjurkan kerja sama dan pelayanan sosial.
Dalam pengertian yang lebih luas, sosialisme sering digunakan untuk menggambarkan secara lepas teori-teori ekonomi dari mulai teori yang mengatakan bahwa hanya hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan sumber daya alam yang harus dikuasai negara, sampai dengan teori yang menyebutkan bahwa negara harus bertanggungjawab kepada semua permasalahan ekonomi.
Gustav LeBon dalam bukunya The Psychology of Socialism (1899) menyebutkan bahwa sebuah evolusi (perubahan) yang terjadi dalam suatu masyarakat haruslah ditinjau dari 3 sisi: faktor politik, faktor ekonomi dan faktor psikologi. Karena itu, dalam melihat sosialisme, LeBon berpendapat bahwa kita harus melihatnya sebagai konsep politik, konsep ekonomi, konsep philosophi dan sebagai sebuah kepercayaan/keyakinan (belief). Bahkan dalam bagian ke-2 dari bukunya ini, LeBon menulis tentang sosialisme sebagai sebuah belief yang salah satu babnya berjudul Evolusi Sosialisme Menuju Sebuah Bentuk Keagamaan (religious form).
Jelaslah bagi kita bahwa sosialisme bukanlah semata hanya sebuah teori ekonomi semata. Ia adalah sebuah jalan hidup yang meliputi berbagai aspek, dengan aspek politik dan ekonomi sebagai ujung tombaknya. Ia adalah sesuatu yang diyakini penganutnya sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan dengan revolusi (marxisme), untuk membawa suatu perubahan dalam masyarakat. Tidaklah berlebihan kalau kita mengkategorikannya sebagai sebuah –dalam istilah Islam- dien.

II. Sejarah awal Sosialisme

Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan social yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik fabrik pada saat itu, tetapi dilain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistim industri kapitalis ini, maka reaksi dalam bentuk pemikiran-pemikiran sosialis pun semakin meningkat.
Meskipun banyak pemikir sebelumnya yang juga menyampaikan ide-ide yang serupa dengan sosialisme, pemikir pertama yang mungkin dapat dijuluki sosialis adalah François Noël Babeuf yang pemikiran-pemikirannya muncul selama revolusi Prancis. Dia sangat memperjuangkan doktrin pertarungan kelas antara kaum modal dan buruh yang di kemudian hari diperjuangkan dengan lebih keras oleh Marxisme.
Para pemikir sosialis setelah Babeuf ini kemudian ternyata lebih moderat dan mereka biasanya dijuluki kaum “utopian socialists”, seperti de Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen. Mereka lebih moderat dalam artian tidak terlalu mengedepan pertentangan kelas dan perjuangan kekerasan tetapi mengedepankan kerjasama daripada kompetisi. Saint-Simon berpendapat bahwa negara yang harus mengatur produksi dan distribusi, sedangkan Fourier dan Owen lebih mempercayai bahwa yang harus berperan besar adalah komunitas kolektif kecil. Karena itu kemudian muncul perkampungan komunitas (communistic settlements) yang didirikan berdasarkan konsep yang terakhir ini di beberapa tempat di Eropa dan Amerika Serikat, seperti New Harmony (Indiana) dan Brook Farm (Massachussets)[1].
Setelah kaum utopian ini, kemudian muncul para pemikir yang ide-idenya lebih ke arah politik, misalnya Louis Blanc. Blanc sendiri kemudian menjadi anggota pemerintahan provisional Prancis di tahun 1848. Sebaliknya juga muncul para anarkis seperti Pierre Joseph Proudhon dan radikalis (insurrectionist) Auhuste Blanqui yang juga sangat berpengaruh di antara kaum sosialis di awal dan pertengahan abad ke-19.
Pada tahun 1840-an, istilah komunisme mulai muncul untuk menyebut sayap kiri yang militan dari faham sosialisme. Istilah ini biasanya dirujukkan kepada tulisan Etiene Cabet dengan teori-teorinya tentang kepemilikan umum. Istilah ini kemudian digunakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menggambarkan pergerakan yang membela perjuangan kelas dan mengaruskan revolusi untuk menciptakan sebuah masyarakat kerjasama (society of cooperation).
Karl Marx adalah anak dari pasangan Hirschel and Henrietta Marx. Ia lahir di Trier, Germany, tahun 1818. Hirschel Marx adalah seorang pengacara dan karena gerakan anti-Semitism kemudian meninggalkan agama Yahudinya ketika Karl masih kecil. Meskipun mayoritas penduduk Trier adalah katolik, Marx memutuskan untuk menjadi seorang protestan dan mengganti namanya dari Hirschel menjadi Heinrich

III. Jenis-jenis Sosialisme: Revolusionis dan Evolusionis (Gradualis)
Secara umum, sosialisme terbagi 2: di satu sisi adalah mereka yang berpendapat tentang pentingnya perjuangan kelas dan keharusan melakukan revolusi (revolusionis), dan di sisi lain adalah mereka yang berfaham bahwa cita-cita sosialisme ini hendaklah diwujudkan melalui cara-cara yang lebih gradual dan tanpa kekerasan.
Revolusionis diwakili oleh Marxism. Di dalam karya-karyanya, Marx menyerang kaum sosialis sebagai para pemimpi utopia teoritis yang mengabaikan pentingnya perjuangan revolusi untuk mengimplementasikan doktrin-doktrinnya. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menulis Communist Manifesto yang di dalamnya mereka menuliskan prinsip-prinsip yang disebut Marx sebagai scientific socialism. Di sini Marx mengajukan kemestian adanya konflik revolusioner antara modal dan buruh.
Sejalan dengan marxisme, beberapa jenis sosialisme lainnya yang lebih memili jalan perjuangan gradualis juga bermunculan, misalnya sosialisme kristiani dengan tokohnya Frederick Denison Maurice dan Carles Kingsley. Juga muncul sosialisme yang perjuangannya diwadahi dalam bentuk partai. Di tahun 1870-an sudah bermunculan partai-partai sosialis di banyak negara Eropa.
Di akhir abad 19, kaum revolusionis berada di atas angin dikarenakan kondisi perburuhan semakin baik dan tidak terlihatnya tanda-tanda bahwa kapitalisme akan mati. Puncaknya mungkin adalah di Rusia ketika Partai Sosial Demokratis Buruh Rusia pecah dalam Bolshevisme (revolusionis) dan Menshevisme (gradualis). Para pendukung bolshevisme inilah yang kemudian mengambil alih kekuasaan melalui Revolusi Rusia di tahun1917 dan mereka kemudian membentuk Partai Komunis Uni Sovyet.

IV. Sosialisme dan Islam

Islam sejalan dengan komunisme?
Salah satu isu yang dilontarkan kaum sosialis di negara-negara mayoritas muslim adalah bahwa Islam sejalan dengan sosialisme/komunisme. Hasan Raid misalnya dalam tulisannya yang disampaikan pada pertemuan yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Ciputat tanggal 13 Juli 2000 di Jakarta, menyebutkan bahwa Islam dan komunisme/sosialisme itu harus bergandengan tangan. Paling tidak ada 3 alasan yang dikemukakannya:
a. Islam memerangi kapitalisme
Klaim mereka adalah bahwa Islam cukup jelas menentang adanya manusia mengeksploitasi manusia lain sebagaimana tercermin dari surat Al An’am:145 atau QS Al Baqarah:188, atau yang lebih tegas lagi adalah ayat 1-4 surat Al Humazah (yang jelas-jelas mengutuk orang-orang yang menumpuk-numpuk harta). Dan orang-orang yang menumpuk harta tersebut ialah kaum kapitalis. Mengenai Islam menentang kapitalisme ini telah dikemukakan dengan jelas oleh HOS Tjokroaminoto, melalalui bukunya yang berjudul “Islam dan Sosialisme”. Bukunya itu ditulis pada tahun 1924 di Mataram. Ini diantaranya yang dikatakan HOS Tjokroaminoto: “Menghisap keringatnya orang-orang yang bekerja, memakan hasil pekerjaan orang lain, tidak memberikan keuntungan yang semestinya (dengan seharusnya) menjadi bagian lain orang yang turut bekerja mengeluarkan keuntungan itu,–semua perbuatan yang serupa ini (oleh Karl Marx disebut memakan keuntungan ‘meerwaarde’ (nilai lebih) adalah dilarang sekeras-kerasnya oleh agama Islam, karena itulah perbuatan memakan ‘riba’ belaka. Dengan begitu maka nyatalah, agama Islam memerangi kapitalisme sampai pada ‘akarnya’, membunuh kapitalisme mulai darui ‘benihnya’, oleh karena pertama-tama sekali yang menjadi dasarnya kapitalisme, yaitu memakan keuntungan ‘meerwaarde’ sepanjang pahamnya Karl Marx, dan ‘memakan riba’ sepanjang pahamnya Islam” (Penerbit Bulan Bintang, Jkt, 1954, hal: 17).
b. Menegakkan Sosialisme
Ini dikarenakan karena Islam hendak menegakkan keadilan sosial misalnya dalam
surat Al Qashash ayat 5-6. Di sana dengan gamblang dikemukakan janji Tuhan yang akan menjadikan kaum tertindas dan miskin (mustadafhin atau dhuafa) sebagai pemimpin di bumi dan mewarisi bumi sehingga tidak ada tempat lagi bagi kaum mustakbirin (para tiran, angkuh dan kaya) untuk melakukan penindasan dan penghisapan terhadap kaum mustadafhin. Keadilan sosial tegak. Tentang Islam akan menegakkan sosialisme, juga telah dikemukakan H. Agus Salim dalam Kongres Nasional VI SI, bulan Oktober 1921 di Surabaia. H. Agus Salim antara lain mengatakan: “Nabi Muhammad Saw sudah mengajarkan sosialisme, sejak 1200 tahun sebelum Karl Marx” (Sekneg: G 30-S Pemberontakan PKI”, 1994, hal: 11).
Kemudian menurut tulisan Hasan Raid ini, masyarakat yang berkeadilan sosial atau masyarakat sosialis adalah masyarakat transisi menuju masyarakat Tauhidi, “umat yang satu” seperti yang dikemukakan surat Al Mukminun ayat 52. Mengenai masyarakat Tauhidi ini, Asghar Ali Engineer melalui bukunya “Islam dan Pembebasan” mengemukakan bahwa Tauhid tidak hanya menyatakan keesaan Allah, tetapi juga kesatuan manusia dalam semua hal. Suatu masyarakat jami’-i tawhid yang Islami, tidak akan membenarkan diskriminasi dalam bentuk apapun, entah itu didasarkan pada ras, agama, kasta maupun kelas. Masyarakat tauhid yang sejati menjamin kesatuan sempurna diantara manusia dan untuk mencapai ini, perlu untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Keesaan Allah mengharuskan kesatuan masyarakat dengan sempurna dan masyarakat demikian tidak mentolerir perbedaan dalam bentuk apapun, bahkan perbedaan kelas sekalipun. Tidak akan terjadi solidaritas imam sejati, kecuali segala bentuk perbedaan ras, bangsa, kasta, kelas dihilangkan. Pembagian kelas menegaskan secara tidak langsung dominasi yang kuat atas yang lemah dan dominasi ini merupakan pengingkaran terhadap pembentukan masyarakat yang adil (hal: 94).
c. Pertentangan Kelas dan Perjuangan Kelas
Al Qur’an menyebutkan tentang pertentangan dan perjuangan kelas, misalnya surat Al Mukminun (53), Al Qashash (5-6) dan Ar Ra’du (11). Ketiga surat-surat di atas mengandung petunjuk bahwa masyarakat manusia tidak satu lagi, tetapi telah terpecah-pecah dalam yang menindas dan yang tertindas. Tuhan dalam hal ini terang-terangan memihak kepada kaum yang tertindas. Itu tercermin dari janji Tuhan dalam Al Qashash (5-6). Melalui surat Ar Ra’du 11 cukup jelas dikemukakan, bahwa keadaan mereka yang tertindas dan miskin tetap akan tertindas dan miskin, bila mereka sendiri tidak bangkit melemparkan belenggu yang dililitkan kaum penindas atas leher mereka. Usaha kaum atau perjuangan kelas dari kaum tertindas sendirilah yang menentukan terjadinya perubahan. Imbauan berperang untuk membebaskan orang-orang yang teraniaya dari surat Annisa 75 dan Al Hajj 39. Hadits Nabi Muhammad Saw juga mengatakan: Bila engkau melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan (kekuatan, kekerasan), dan bila tidak mampu, ubahlah dengan lidah (kritik, nasehat) dan bila tidak mampu juga, ubahlah dalam hati dan itulah selemah-lemahnya iman. Bagi yang imannya kuat, kemungkaran harus diubah dengan tangan.

Dengan mengemukakan ayat-ayat yang terdapat dalam Al Quran di atas, mereka kemudian mengklaim bahwa Islam dengan jelas memerangi kapitalisme, Islam hendak menegakkan sosialisme, dan Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Dan untuk memenangkan perjuangan mengalahkan kapitalisme, memenangkan sosialisme dan kemudian terwujudnya masyarakat tanpa kelas, Islam memberikan petunjuk harus dengan melalui perjuangan kelas. Semuanya itu menunjukkan terdapatnya titik persamaan antara Islam dan komunisme. Memang istilahnya tentu tidak sama. Misalnya komunisme menyebut yang diperanginya “kapitalisme”, Islam memakai istilah ‘mengutuk orang-orang yang menumpuk harta”; komunisme memakai istilah “sosialisme” yang hendak ditegakkan, Islam mengatakan ‘menjadikan kaum tertindas menjadi pemimpin di bumi dan mewarisi bumi”. Komunisme menyatakan tujuan tujuannya yang terakhir terbentuknya “masyarakat komunis”, “masyarakat tanpa kelas”, Islam memakai “masyarakat Tauhidi”. Komunisme memakai istilah “perjuangan kelas”, Islam memakai istilah “usaha kaum”. “Usaha” itu adalah “perjuangan” “kaum”, itu adalah “golongan” atau “kelas”.
Dikatakan mereka bahwa tentang terdapatnya perbedaan antara Islam dan Komunisme tentu tak akan ada yang menyangkal. Islam mempermasalahkan kehidupan di dunia dan akhirat, sedang Komunisme hanya mempermasalahkan masalah kehidupan manusia di dunia, bagaimana supaya tegak keadilan. Masalah akhirat, tidak dipermasalahkan komunisme. Masalah akhirat, adalah masalah pribadi, masalah hubungannya dengan yang menciptakannya.

Islam Agama yang Fitrah
Mengenai sosialisme ini, Yusuf Qorodhowi dalam bukunya Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur’an dan Sunnah (Malaamihu Al Mujtama’ Al Muslim Alladzi Nasyuduh) menyebutkan 3 hal sebagai berikut.
1. Sistem ekonomi Sosialis menghilangkan pemilikan individu dan kebebasannya dan menganggap semua kekayaan itu sebagai perisai pemerintahan. Prinsip ini sangat diagung-agungkan oleh masyarakat sebagai perwakilan dari negara. Individu dalam sistem ini tidak berhak memiliki tanah, pabrik pekarangan atau yang lainnya dari sarana produksi, tetapi ia wajib bekerja sebagai karyawan pemerintah sebagai pemilik segala sumber produksi dan yang berhak mengoperasikannya. Pemerintah juga melarang seseorang untuk memiliki modal harta meskipun melalui prosedur yang halal. Adapun dalam Islam kita mengetahui bahwa dia menghargai hak milik pribadi, karena itu termasuk konsekuensi fitrah dan termasuk bagian dari kebebasan (kemerdekaan). Bahkan termasuk sifat dasar kemanusiaan, karena hak milik pribadi itu merupakan motivasi yang paling kuat untuk merangsang produktivitas dan meningkatkannya. Islam tidak membedakan antara sarana produksi dan yang lainnya, tidak pula membedakan antara pemilikan besar atau kecil, selama ia memperolehnya dengan cara yang sah menurut syari’at.
2. Faham sosialisme-Marxisme tegak di atas perang antar golongan (perjuangan kelas) dengan mempergunakan sarana kekerasan yang penuh pertumpahan darah. Sehingga pada akhirya seluruh golongan itu hancur, kecuali satu golongan yaitu kaum “Proletar” termasuk di dalamnya kaum buruh rakyat kecil. Padahal yang sebenarnya menang bukanlah dari kalangan buruh, tetapi sekelompok manusia yang bekerja di partai dan militer yang berkuasa atas nama golongan buruh di segala bidang dan melarang sebagian besar penduduk dari segala sesuatu. Oleh karena itu akhir penjelasan dari Karl Marx adalah, “Wahai kaum buruh sedunia bersatulah!” untuk melawan kelompok-kelompok lainnya. Adapun Islam, aturan dan falsafahnya tegak di atas persaudaraan antar manusia dan menganggap mereka semuanya satu keluarga dan memperbaiki hubungan di antara mereka apabila terjadi ketidakberesan. Islam menganggap hal itu lebih mulia daripada shalat atau puasa sunnah. Maka jelaslah perbedaan antara orang yang mengajak para buruh untuk bersatu melawan yang lainnya dengan orang yang mengajak manusia seluruhnya untuk bersaudara dan menjalin cinta kasih sesama mereka. Nabi SAW bersabda: “Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Ahmad dan Muslim)
3. Faham Sosialis Marxis selalu diliputi oleh tekanan politik, dan teror pemikiran serta berbagai pelarangan terhadap kebebasan. Mereka menyembunyikan aspirasi kelompok-kelompok yang menentang sistem dan menuduh setiap kelompok oposisi sebagai sikap primitif, kontra revolusi, pengkhianat atau dengan tuduhan yang lainnya. Sama saja sejak masa “Lenin” sampai hari ini. Dan Lenin pernah menulis kepada salah seorang sahabatnya, ia mengatakan, “Sesungguhnya tidak mengapa membunuh tiga perempat penduduk dunia agar sisanya seperempat menjadi Sosialis.” Adapun Islam itu tegak di atas dasar musyawarah, dan menjadikan nasihat pemerintah itu termasuk inti ajarannya, dan mendidik masyarakat untuk menyelamatkan orang yang berbuat kejahatan dengan lembut dan beramar ma’ruf nahi munkar serta memperingatkan ummat apabila melihat orang yang zhalim, kemudian bila mereka tidak memegang kedua tangannya (mencegahnya) maka Allah akan menyegerakan siksa untuk mereka dari sisi-Nya.
Muhammad Qutb ketika menjawab pertanyaan mengapa dunia memerlukan Islam sekarang ini, menuliskan sebagai-berikut:
Pertama bahwa Islam bukanlah semata-mata ideology teori, tetapi ia merupakan sebuah sistim praktis yang mengapresiasi kebutuhan asasi manusia dan berusaha merealisasikannya. Kemudian, di dalam upayanya memenuhi kebutuhan manusia ini, Islam berusaha mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek aktivitas kehidupan. Ini dimulai dari keseimbangan individu antara jasad dan jiwanya. Juga keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan komunitas. Islam tidak membolehkan kedzholiman individu terhadap individu lainnya atau terhadap komunitas. Begitu juga Islam tidak membolehkan komunitas untuk mendzholimi individu. Juga harus diingat bahwa keberadaan Islam adalah terpisah dari ideology-ideologi lain baik sebagai philosopi social maupun sebuah sistim ekonomi. Beberapa tampilan Islam mungkin memang serupa dengan kapitalisme atau sosialisme, tetapi sebenarnya sangat berbeda dari keduanya. Islam dapat dikatakan mempertahankan hal-hal yang baik dari sistim-sistim ini, tetapi terbebas dari berbagai kelemahan yang dimilikinya. Islam menjamin kebebasan personal dan menyediakan kesempatan untuk berkembangnya enterprise individu, tanpa mengorbankan masyarakat atau keadilan social.
Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa Islam berada di antara (keseimbangan) dua ekstrim: kapitalisme dan sosialisme. Islam sangat menghargai baik peran individu maupun peran negara dan mengharmonikan keduanya sedemikina sehingga seorang individu mempunyai kebebasan yang sangat diperlukannya untuk mengembangkan potensinya, tetapi juga memberikan kekuasaan kepada masyarakat dan negara untuk mengatur dan mengkontrol hubungan sosio-ekonomi untuk menjaga dan memelihara keharmonisan kehidupan manusia.
Juga Muhammad Qutb menegaskan bahwa sistim Islam yang unik ini tidak lahir sebagai reaksi terhadap sebuah tekanan ekonomi, juga bukan merupakan hasil kompromi berbagai kepentingan yang berbeda.

V. PENUTUP

Tulisan ini ditutup dengan suatu ucapan yang sering disampaikan orang dalam mengamati gejala sosialisme ini. Ucapan ini memang bukan ucapan ilmiah karena tidak jelas siapa yang pertama kali mengatakannya, tetapi patut untuk kita renungkan.
“Apabila seorang anak muda tidak tertarik dengan sosialisme, maka berarti ia kurang pergaulan dan kurang wawasan. Tetapi apabila ketika menjadi tua, ia masih saja mengagumi sosialisme, maka berarti pemikirannya tidak berkembang.”

Wallahu a’lam bis shawab

Selain referensi yang disebutkan di dalam tulisan di atas, BahAN-BahAN bacaan LEBIh LENGKAP dapat ditemukan di:
· http://www24.brinkster.com/indomarxist/ (situs sosialisme/komunisme Indonesia)
· http://www.ceo.parra.catholic.edu.au/lib_links/social.html (berisi berbagai link ke berbagai situs sosialisme dunia)
· Abul a’laa Maududi, Capitalism, Socialism and Islam.
· Said Qutb, Keadilan Sosial dalam Islam
· M. Syamsi Ali, Ajaran Rasulullah SAW bukan faham melainkan dien (http://media.isnet.org/isnet/Syamsi/sosialisme.html) tanggapan terhadap tulisan Muhammad mengajarkan sosialisme jauh sebelum Karl Marx oleh Alam Tulus (http://media.isnet.org/islam/Etc/sosialisme.html)

[1] Mungkin fenomena ini mirip apa yang dilakukan oleh gerakan Darul Arqam di Malaysia. Mereka membangun sebuah perkampungan sendiri dan berusaha menerapkan sistim (ekonomi) yang mereka yakini kebenarannya dalam perkampungan itu, seolah terlepas dari dunia luar.

Perjalanan intelektual melalui diskusi dan refleksi panjang dengan pelbagai pihak, akhirnya ditemukan satu program yang dapat menurunkan “menara gading” eksklusifitas Gerakan Intelektual sekaligus berusaha setahap-demi setahap melakukan community empowerment.

Keberadaan Taman Baca selain bermanfaat bagi masyarakat baik orang dewasa, pemuda dan anak-anak; juga diharapkan bermanfaat bagi proses intelektualitas kader secara internal.. Amien..

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya. Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan implementasi demokrasi di Indonesia amatlah beragam. Sejak masa Soekarno hingga Soeharto, demokrasi ditengarai berjalan dengan praktik otoritarian. Setelah reformasi, keran kebebasan komunikasi dan berorganisasi serta gerakan aspirisari rakyat mulai terbuka. Demokrasi memulai babakan baru. Rakyat merasa inilah saatnya untuk mewujudkan identitas bangsa yang tertuang dalam undang-undang dasar. Kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Meski demikian, masih terdapat endapan dari sistem sebelumnya yang tetap berjalan. Dalam ruang-ruang pendidikan, sistem ekonomi, praktik politik hingga pandangan mengenai “kesatuan” republik Indonesia. Maka demikianlah korupsi tetap berlaku, penindasan tetap dilakukan dan konflik tetap berjalan. Memakan korban rakyat kecil yang berpartisipasi dalam tata pemerintahan dan suksesi politik yang katanya demokratis ini.

Pemahaman sempit mengenai nasionalisme, agama dan paradigma tertentu telah membutakan manusia pada kearifan untuk menghormati sesama. Segala cara dihalalkan dalam mencapai tujuan. Pemerintahan orde baru dengan Soeharto selaku ikon common enemy, ternyata lebih mampu menyatukan elemen bangsa. Dikala simbol musuh bersama tidak lagi hadir, tidak hanya negara yang menjadi pelampiasan kritik. Potensi konflik semakin terbuka diantara masyarakat sipil.

Mereka yang dikritik tidak peduli berapa yang harus menjadi korban untuk mempertahankan posisinya. Mereka yang mengkritik juga tidak peduli pada berapa korban yang harus diberikan untuk mencapai tujuan. Keduanya memiliki masyarakat ideal yang dicita-citakan. Meski tidak saling sepakat mengenai cita-cita ideal, secara tidak sadar mereka bersepakat untuk sama-sama menjatuhkan korban. Kemanusiaan tenggelam. Korban terbesar adalah masyarakat miskin, yang semakin besar jumlahnya, yang sejak awal mula hingga saat ini belum berubah. Dan sebagian besar dari mereka, adalah muslim.

Ditengah gelombang kebebasan yang menyeruak menghapus mendung otoritarian, reformasi justru melahirkan gaya-gaya sektarian baru. Kebebasan yang hadir tidak mampu dikontrol sedemikian rupa oleh pemerintah. Sehingga dalam masa-masa berikutnya melahirkan kelompok-kelompok baru. Penggunaan bahasa “kita” bukan sekedar mewakili makna bangsa. Pandangan mengenai rakyat kita, bangsa kita, ekonomi kita, politik kita, kesejahteraan kita mengalamai distorsi pemaknaan: kelompok dan ideologi tertentu. Ada bangsa “kita” dalam bangsa Indonesia, terdapat agama “kita” dalam agama Islam, juga kesejahteraan “kita” pada kesejahteraan rakyat. Muncul kecenderungan persaingan dari sesama masyarakat sipil. Antar sektarian yang berkembang dalam tubuh masyarakat dengan berbagai latar belakang dan tujuan. Berupaya untuk menempatkan kelompoknya pada dominasi penerimaan dalam skala luas. Tentunya konflik tidak lagi dapat dihindarkan. Dan menariknya, sebagian besar dari mereka mengaku muslim.

Arti Agama Bagi Buya

Agama dapat memiliki arti yang bermacam-macam bagi setiap orang. Bahkan, arti Islam pada diri seorang muslim sekalipun, tak terkecuali Buya. Bagi seorang muslim, tidak ada yang meragukan bahwasanya Qur’an dan Sunnah merupakan petunjuk yang benar. Terlebih Qur’an mendapatkan jaminan akan dijaga keotentikannya dan dijamin yang berpegang teguh padanya akan selamat. Akan tetapi manusia dengan keterbatasannya, yang dipengaruhi pengetahuan, pengalaman dan latar sosial, sedikit banyak telah mereduksi kebenaran yang terkandung didalamnya. Pencarian kebenaran dalam Qur’an tidak akan pernah usai dan final. Dibutuhkan apa yang disebut dengan ijtihad, berpikir mendalam dan bersungguh-sungguh. Karena tantangan tiap umat seiring perkembangan zaman menuntut suatu “penglihatan tajam” agar jeli dalam menghadirkan agama sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Berangkat dari Qur’an, “Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, sungguh akan berimanlah manusia di muka bumi ini seluruhnya. Apakah engkau (Muhammad) ingin memaksa hingga semuanya beriman?”, Buya justru melihat agama saat ini telah berubah menjadi doktrin dan pasukan pemaksa. Hal ini terjadi karena pemeluk agama lebih menekankan aspek kuantitas dibandingkan aspek kualitas. Yang penting kuantitas, tidak peduli apakah kebesaran jumlah tersebut –meminjam istilah Geertz- adalah abangan. Bukan santri, apalagi kiai. Yang hadir adalah wajah agama yang tidak sejuk, bahkan kering. Kering dari kualitas iman dan kualitas intelektual. Wajah radikalisme agama kemudian muncul sebagai respon ketidakberdayaan melawan gelombang kemajuan ilmu pengetahuan karena “besar” di negeri kafir.

Keputusasaan dan inferioritas umat Islam pada akhirnya melahirkan kutukan atas perubahan yang terjadi. Dalil-dalil agama dihadirkan, disimbolisasi dan dimitoskan sebagai “pelawan” atas perubahan yang tidak disukai. Romantisme-historis masa keemasan Islam telah melenakan hingga titik kegagalan dalam menjawab persoalan kekinian. Hal ini kemudian diperkuat oleh kaum teolog abad klasik yang terlalu sibuk “mengurus” Tuhan hingga manusia dibiarkan hina dan terlantar di bumi, yang kini justru ijtihad-nya menjadi pegangan erat.

Peran muslim di ranah realitas, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya ternyata jauh dari agama. Ada pola pemisahan antara pemenuhan agama sebagai kebutuhan transenden dan perjuangan sosial yang dilakukan dan dikembangluaskan oleh para alim agama. Tak sadar, telah mengamini pandangan sekularisme. Tentu hal ini bukanlah agamanya, melainkan umatnya yang mbalelo. Menurut F. Rahman, kemunduran umat Islam terjadi karena Qur’an dipahami secara parsial. Dan solusinya, sebagaimana yang dikutip Buya, ialah dengan memahami Qur’an secara utuh. Ibarat gunung es, tidak hanya memahami yang terdapat di atas permukaan air tapi juga menyelami makna yang terendam bersama sejarah (Asbab al-nuzul) (1995:44).

Kita diingatkan oleh sejarah bagaimana usaha K.H. Ahmad Dahlan dalam menghadirkan wajah Islam secara sejuk, dengan menekankan bahwa manifestasi pemahaman terhadap Islam adalah bertindak. Bahwa pemahaman agama seorang muslim bukan sekedar untuk muslim, tapi didedikasikan untuk kemaslahatan manusia. Berusaha dengan segenap daya upaya untuk mewujudkan pemahaman Islam pada aspek sosial. Perubahan orientasi keagamaan yang didapatkan Ahmad Dahlan setelah bersentuhan dengan pemikiran Muhammad Abduh. Kemudian bertolak pada refleksi-kritis atas surah al-Ma’un, panti asuhan didirikan. Rumah sakit dihadirkan. Sekolah-sekolah dibangun. Kukuhnya barisan dirapatkan dalam organisasi, Muhammadiyah. Pondasi keduniawian yang dibangun, ditempatkan sebagai alat untuk memenuhi cita al-akhirah.

Stagnasi dan lemahnya “kreatifitas” dakwah yang dibangun organisasi Islam menghadapi persoalan kontemporer turut menambah beban umat. Bagi Muhammadiyah yang memiliki “warisan” amal usaha yang menyentuh aspek sosial tentunya menjadi persoalan-reflektif yang mendalam, terlebih bagi Buya Syafii yang pernah diamanahi menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Tanggung jawab sebagai seorang muslim yang berada di puncak salah satu organisasi Islam besar di Indonesia ini tentunya tidak mudah. Satu sisi ia melihat wajah Indonesia yang kian penuh dengan kemiskinan dan penindasan di mana-mana. Sisi lain, tampak wajah yang memilukan sekaligus memalukan. Penuh kekerasan, praktik korupsi dan ketidakadilan.

Kritik Buya atas kondisi demikian, bahwa nama muslim semata tanpa substansi dan tanpai nilai praksis dalam kehidupan konkret tidak akan menolong keadaan. Kita, tulis Buya, tidak dapat menjadikan Tuhan sebagai jaminan, sementara kita hanyut dalam kelengahan dan ketertipuan (2004:15). Jauh sebelum menjadi orang nomor satu di organisasi Islam ini, Buya telah menekankan pentingnya kepaduan antara agama, ilmu dan tindakan. Karena dalam perspektif Islam, pengetahuan (agama dan ilmu) bukan sekedar untuk pengetahuan. Melainkan pengetahuan, kepaduan agama dan ilmu, adalah untuk bertindak, berkesadaran perubahan.

Kepaduan Agama Dan Ilmu

Ilmu yang selama ini berkembang dengan pesat di Barat memang tidak terlepas dari “jasa” Islam masa keemasan. Akan tetapi yang perlu diingat, masa keemasan Islam juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pengaruh pemikiran para filosof Yunani. Pesatnya perkembangan ilmu di Barat tidak terlepas dari sekularisme sebagai paham perlawanan terhadap penindasan dan eksploitasi yang dilakukan gereja. Sekularisme akhirnya melahirkan paradigma positivis, yang berangkat darinya banyak teori dan teknologi dikembangkan. Dan akhirnya, mengembangkan penindasan dan eksploitasi baru yang lebih canggih. Penjajahan telah menjadi neo-kolonialisme dan liberalisme berkembang demikian halus dalam neo-liberalisme kontemporer. Praktik kapitalisme yang dahulu mudah untuk di pilah, kini berjalan seakan menjadi kesatuan koherensi dalam peradaban kontemporer.

Penyebab ketidakadilan itu bukan lagi penjajah dalam arti negara lain. Penjajah itu ada di dalam dan tumbuh bersama kemerdekaan Indonesia. Begitu halusnya neo-feodalisme tetap berjalan dalam pikiran dan setiap tindakan bangsa kita. Tidak melihat warna kulit, etnis bahkan agama yang dianutnya. Moralitas tinggal kenangan dan keadilan tinggal slogan. Orang kemudian harus memilih untuk menjadi idealis atau realis-pragmatis. Dihadapkan pada masuk surga sendirian, atau ber-jamaah berbuat dosa dan dusta. Akan tetapi tidak banyak orang yang berani mengambil pilihan untuk menjadi idealis dalam merubah realitas-pragmatis. Seperti ungkapan M. Iqbal, “bila dunia tidak selaras denganmu, bangkit dan rubahlah ia!”.

Kemunduran umat Islam dikarenakan terjebak pada pemisahan antara zikr dan fikr, antara pemahaman agama dan penguasaan ilmu pengetahuan. Tanpa keduanya, makna Islam tidak mungkin dapat ditangkap secara utuh. Dan keutuhan itu tidaklah berhenti, ia adalah pencarian yang tak pernah usai seiring perkembangan zaman. Umat Islam dituntut untuk terus-menerus menguasai dan merumuskan ilmu pengetahuan, dan menempatkan pemahaman agamanya selaku “jangkar” –ontologi- transenden. Sehingga ia tidak akan terombang-ambing kian kemari di tengah terpa gelombang dan badai.

Dalam hal ini Buya melewatkan satu pertimbangan lain, bahwa muslim yang memimpin bangsa ini juga melakukan ibadah keagamaan seperti umat muslim pada umumnya. Bukan semata-mata “sekularistik” atau pilihannya pada arus budaya sosial yang telah terbentuk. Namun mereka telah memisahkan agama itu dari demokrasi kita, menjalar dalam praktik politik yang luas, ekonomi, sosial dan budaya bukan semata-mata kerena tidak mengetahui agama dan ilmu pengetahuan. Melainkan pada minimnya rumusan yang dihasilkan oleh intelektual muslim dalam memberikan sistem alternatif diseluruh bidang tersebut. Alternatif tentunya bukan pilihan yang dipaksakan, melainkan tawaran yang lebih baik dan solutif menyelesaikan problema dunia kontemporer.

Maka, kepaduan agama dan ilmu bukanlah Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana yang digemari oleh banyak intelektual muslim di Indonesia, melainkan merombak dasar ontologis bangunan pengetahuan abad 20. Maka penting untuk merombak paham sekularisme sebagai pandangan dasar yang melahirkan positivis. Fazlur Rahman menyarankan intelektual muslim untuk melakukan kerja-kerja penciptakan pusat kesadaran dan kekuatan intelektual yang dibentuk dan berangkat dari Qur’an dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Dalam bahasa Buya, yang diislamkan ialah pusat kesadaran manusia dan kekuatan intelektualnya, bukan cabang ilmu tertentu (2004:17).

Orang yang terbenam pada zikr tapi kurang menguasai dan tidak mengembangkan ilmu pengetahuan akan jatuh pada kubangan sempit dalam memandang perubahan. Terjebak pada terminologi Islam mengenai sabar, cobaan dan janji Tuhan pasti akan datang. Meyakinkan dirinya bahwa hanya ialah yang pantas masuk surga. Semata-mata mengembangkan fikr, akan menghasilkan manusia-manusia penindas, materialis dan sekuler. Sebagai side effect dari ilmu pengetahuan yang telah berubah menjadi “senjata makan tuan”, karena ketiadaan integritas kemanusiaan dalam dirinya.

Zikr merupakan simbol penanda bahwa manusia bukanlah makhluk yang serba hebat, serba berkemampuan, dan manusia super. Zikr adalah petanda bahwa keberadaannya di dunia merupakan amanah, tanggungjawab, rasa syukur atas yang diberikan Tuhannya. Demikian pula fikr merupakan simbol penanda bahwa manusia bukanlah makhluk lemah yang tak dapat belajar, memiliki harapan, keinginan dan peradaban yang dibangun dari tangannya. Fikr pula ialah penanda, cara yang ingin ia tunjukkan untuk mengemban amanah khalifah fi al-ard, tanggungjawab mewujudkan rahmatan lil ‘alamin dan kemanusiaan atas jawaban bahwa bukanlah ia makhluk yang suka menumpahkan darah.

Kepaduan agama dan ilmu merupakan pondasi dasar dan penting dalam merumuskan generasi seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan, kesejahteraan yang seperti apa yang diwujudkan oleh ekonomi, tatakelola organisasi pemerintahan yang bagaimana yang ingin dibangun, serta kebudayaan macam apa yang harus dihadirkan manakala pluralitas merupakan keniscayaan realitas hidup. Tentunya bukan pendidikan yang menganggap ilmu pengetahun yang membawa perubahan peradaban adalah ilmu kafir, atau rumusan mengenai manusia super yang hadir bilamana Tuhan “dibunuh”. Bukan perekonomian yang dengan ketidakberdayaannya kita mengekor, pada sistem yang mengeksploitasi kaum mustadh’afin, atau penumpukan harta yang menjadi “halal” setelah zakat dikeluarkan satu tahun sekali, sementara setiap hari tetangga kita kelaparan.

Kejayaan perluasan wilayah kerajaan Islam masa keemasan tidak hanya dikarenakan kemenangan dalam peperangan dan tingginya pengetahuan semata. Kemenangan terbaik ialah kemenangan tanpa pertumpahan darah. Banyak wilayah Eropa yang menyerahkan dirinya untuk “dijajah” karena mengetahui dibawah pemerintahan Islam kala itu, masyarakat lebih sejahtera, hukum ditegakkan, kemanusiaan di junjung tinggi, keadilan bukan sekedar slogan dan ketenangan ibadah di jamin. Meski berbeda agama dan keyakinan, bahkan yang ateis sekalipun. Akan tetapi saat ini, dibandingkan usaha untuk mewujudkannya kembali, umat Islam lebih senang terjebak pada romantisme historis. Disinilah letak perbedaan kepaduan agama dan ilmu sebagai “yang diketahui” dan “yang dipahami”. Pengetahuan sebagai “yang dipahami” merupakan internalisasi nilai (agama dan ilmu) yang menuntut adanya tindakan. Pengetahuan bukanlah sesuatu untuk pengetahuan itu sendiri, melainkan berkesadaran perubahan.

Agama Di Tengah Pluralitas

Pluralitas merupakan suatu keniscayaan sejarah dunia kontemporer, terlebih pluralitas agama dan budaya. Di era komunikasi dapat terjalin secara luas, pertemuan agama dan persentuhan budaya merupakan hal yang tidak terhindarkan. Budy M. Rachman menyatakan bahwa setiap agama kini dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar mengenai “klaim kebenaran” agamanya yang berhadapan dengan “kebenaran” agama lain. Atau dalam bahasa F. Rahman, ia menyebutnya sebagai “trancendent aspect” dari agama (1996:214-215).

Bila di tilik dalam pandangan yang sempit, pluralitas merupakan ancaman dari eksistensi, baik agama maupun budaya. Perang antar agama, konflik etnis dan penindasan rasial merupakan bentuk dari upaya pertahanan eksistensi, atau dapat pula dikatakan sebagai ekspansi eksistensi. Sebagai simbol penundukan dan representasi dari doktrin tua, bahwa kekuatan adalah kebenaran. Bila menggunakan pandangan yang lebih luas, pluralitas merupakan bangunan yang dapat mewujudkan nilai kemanusiaan universal (S. Maarif, 2004:11). Agama dalam hal ini berpotensi menjadi ratio culture dalam mewujudkan nilai tersebut.

Budaya memiliki relasi fungsional yang erat dengan agama. Karena pola pikir dan gaya hidup seseorang, kelompok bahkan bangsa, sesuai dengan persepsi dan tafsirannya terhadap nilai agama. Meski kemudian ia tidak lagi mempertanyakan nilai-nilai agama, dikarenakan berlaku dalam –meminjam istilah Giddens- kesadaran praktis manusia. Islam, pada saat ia diturunkan merupakan doktrin transenden, akan tetapi setelah hadir ditengah kebudayaan manusia, ia tampil dalam berbagai wajah. Wajah Iran, Wajah Malaysia, Wajah Indonesia dan sebagainya (2004:29). Di sini, budaya menjadi spiritual sense sebagai bentuk internalisasi nilai dalam geososial masyarakat.

Pengetahuan manusia yang berkembang pesat, memposisikan budaya dalam ranah yang tidak pernah menjadi statis; melainkan terus dinamis (2004:28). Akan tetapi abad ke-20 justru dihiasi oleh kegamangan arah dari kehidupan itu sendiri. Manusia yang menaruh harap pada ilmu pengetahuan yang dikembangkan, harus tersungkur pada kegamangan ontologis. Hal ini tidak terlepas dari pandangan positivis, serta cabang-cabang ilmu yang mencoba menyederhanakan kompleksitas relasi nilai (budaya-agama) dalam peradaban manusia. Dan mengenai islamisasi pusat kesadaran manusia dan kekuatan intelektual (ontologi) ini telah di bahas sebelumnya.

Memperluas apa yang dikemukakan oleh Budy M. Rachman, klaim kebenaran tidak lagi bersumber pada agama. Klaim dapat muncul dalam hubungan yang lebih luas pada identitas-budaya seperti nasionalisme, keunggulan etnis, paradigma keilmuan dan pandangan hidup. Budaya-identitas ini dibangun atas dua hal, nilai dan simbol, dimana keduanya dipengaruhi atau tidak terlepas dari kerangka pengetahuan manusia. Posisi agama dalam pluralitas yang demikian menjadi semakin “rumit”, karena tidak sekedar pada oposisi biner dengan agama lain, tetapi juga pada gugusan identitas-budaya.

Posisi rumit diatas berangkat dari pandangan dasar bahwa sistem nilai yang berada di luar Islam akan mengancam Islam. Akan tetapi sesungguhnya yang terancam bukanlah Islam dalam arti Qur’an dan Sunnah, melainkan Islam dalam arti dialektika penafsiran pemeluknya. Islam yang di representasikan oleh umatnya, merupakan kristalisasi penafsiran dan keyakinan. Inferioritas muncul karena terdapat perbedaan mengenai “yang seharusnya terjadi” dengan “kenyataan yang terjadi”. Disini ia menjadi bagian dari identitas-budaya. Ketidaksesuaian ini kemudian justru direspon dengan menutup diri pada perubahan melalui cara-cara radikalisme, konflik dan vis a vis dengan klaim kebenaran yang lain.

Agama yang dapat mewarnai dan merangkul pluralitas bukanlah yang demikian. Melainkan agama yang dipahami secara utuh, dengan keluasan pengetahuan dan kepekaan sosial, menjadi motor penggerak nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Tidak hanya berhenti pada tataran nilai universal, Islam yang mampu berposisi sebagai rahmatan lil ‘alamin manakala nilai tersebut telah menjadi bagian dari realitas kontemporer. Pluralitas itu sendiri kemudian mengarahkan pada bentuk kuasa tatakelola pemerintahan demokrasi. Bila manifesto pluralitas dalam formasi kekuasaan ini dipaksakan untuk dihilangkan, maka yang terjadi di Indonesia ialah perpecahan dan pertumpahan darah. Dan tidak mungkin bila cita-cita mulia keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan dapat terwujud dari cara-cara yang tidak beradab, karena akan menjadi bencana bagi kepentingan Islam dalam jangka panjang (2004:4).

Masyarakat ideal yang dicitakan dalam Qur’an, dalam pandangan Buya, adalah umatan wasathan (1995:78). Umat yang tidak terlampau “berlebihan” dalam toleransi pluralitas sehingga nilai Qur’an menjadi hilang. Dan pluralitas adalah fakta kontemporer, bukan isme yang mengarah pada semua agama itu sama. Tidak pula “berlebihan” dalam menempuh jalan radikalisme dan terorisme sebagai metode dakwah mengislamkan orang lain. Umatan wasathan merupakan posisi diantara dua ekstrem yang melemahkan dan merugikan muslim.

Mencari Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menentukan arah jalannya pemerintahan. Tidak hanya berhenti pada penentuan pejabat pemerintah, tapi juga mengontrol dan “menegur” pemerintah. Melalui ketersediaan ruang publik, alat komunikasi serta instrumen kenegaraan yang telah disediakan. Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang ideal, bila kita hendak membandingkannya dengan model tirani, aristokrasi dan oligarki. Akan tetapi dimungkinkan praktik tirani, aristokrasi dan oligarki berjalan di dalam demokrasi. Hal ini dapat terjadi manakala rakyat dihalangi untuk menentukan urusan mereka, alat komunikasi di kontrol dengan ketat dan instrumen kenegaraan menjadi sekedar formalitas (Chomsky, 1997:2-3). Telah terjadi, meminjam istilah Buya, praktik membunuh demokrasi atas nama demokrasi.

Berbicara demokrasi konteks Indonesia, Buya Syafii mengaitkannya dengan sila keempat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam sila keempat mengacu pada sistem politik demokrasi, meski secara eksplisit tidak tercantum (2004:165). Dan itu artinya demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai empu-nya kekuasaan. Bukan segelintir rakyat tentunya, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Sementara pada kenyataannya, rakyat justru –sekedar- menjadi pemenuhan syarat legitimasi formal yang digiring dengan janji palsu, intimidasi, politik uang dan manipulasi hasil suara.

Saat ini kita perlu bertanya, masyarakat demokrasi macam apa yang kita berada didalamnya. Serta pemerintahan demokrasi seperti apa yang justru tidak mampu memenuhi hak-hak rakyatnya. Demokrasi, yang pernah ada di Indonesia, dapat dipilah dalam tiga kategori. Pertama, demokrasi penguasa yaitu demokrasi yang tidak terlepas kooptasi dominasi dan hegemoni penguasa pemerintahan. Kedua, demokrasi elit yaitu praktik demokrasi yang mengarahkan elemen bangsa pada pemberian legitimasi kuasa-kepentingan sebagian kecil rakyat. Ketiga, demokrasi rakyat yaitu demokrasi ideal dimana seluruh rakyat (bukan sebagian) dengan terbuka dan tanpa intimidasi menentukan pemimpin dan arah pemerintahan.

Tipologi demokrasi yang pertama dan kedua, menghadirkan kesejahteraan ekonomi menjadi milik segelintir orang. Hukum ditegakkan atas banyak orang namun menjadi ompong bagi elit berkuasa. Lembaga-lembaga kerakyatan telah berubah keperwakilan “rakyat”-nya. Tiada lagi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Merekalah yang dikritik Buya selaku layaknya penari yang berlenggak-lenggok mengikuti tabuh genderang kapitalisme dan neo-liberalisme. Demokrasi macam ini harus dihindari karena tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi Indonesia (kerakyatan), karena dimensi keadilan telah disingkirkan (2004:173).

Demokrasi rakyat mendapatkan angin segar setelah reformasi berlangsung. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa terdapat endapan sistem yang tetap berjalan. Sekalipun orde baru dengan praktik demokrasi penguasanya telah tumbang, “pengendalian” demokrasi hanya berpindah tangan pada para elit yang mengendarai –alat- partai politik. Bisa jadi endapan itu tidak hanya berawal dari orde baru atau dari orde lama, tapi telah dimulai jauh sejak masa kolonial.

Kegagalan demokrasi macam ini menurut Buya disebabkan oleh beberapa hal (2004:167-168). Pertama, tipisnya rasa tanggung jawab para elit partai terhadap bangsa dan negara. Kedua, perpecahan elit partai dengan alasan yang tidak selalu fundamental. Ketiga, para elit ingin segera menikmati “hasil” dalam berpolitik. Maka yang terjadi adalah demokrasi yang tidak demokratis. Demokrasi yang meningkatkan kesenjangan dan kecemburuan sosial-ekonomi. Inkonsistensi keamanan dan penegakan keadilan di mata hukum. Ragam konflik dan pemberontakan kemudian bermunculan. Tidak mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam situasi demikian. Buya meyakini bahwa perilaku elit di atas terjadi karena berparadigma egoistis-parokialistis, dan saran Buya ialah segera mengubah paradigma tersebut menjadi paradigma kenegarawanan yang visioner (2004:167).

Keadilan, menurut Buya merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh demokrasi saat ini. Akan tetapi, masalah keadilan bukan masalah pengetahuan semata mengenai apa itu adil, melainkan masalah mental yang kultural sifatnya (2004:174). Bahkan pemahaman agama yang parsial pun nantinya akan terjebak pada tataran ini. Menjadi bentuk ketidakadilan baru yang ditopang oleh agama dan Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mengalami kemunduran pada demokrasi yang dibangun, mengarahkannya pada bentuk pemerintahan “korpus tertutup”. Perubahan mental, lebih-lebih kultural, adalah kerja berat yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Dengan kepaduan agama dan ilmu, sebagai dasar kerja.

Epilog: Generasi Pemimpin, Yang Dirindukan…

M. Natsir dalam Pandji Islam menyitir ungkapan mantan perdana menteri Perancis, Reynaud, mengenai demokrasi, “kekurangan yang melekat pada demokrasi ialah tidak dapat melihat ke depan, dan tidak ada keberaniannya hendak melakukan langkah yang perlu.” (Dalam Capita Selecta, 1973:391). Lalu, bagaimana menaruh harap pada demokrasi di Indonesia saat ini, mengenai keterwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah kesialan sila kelima sebagaimana yang diungkap Amien Rais akan tetap terus berlaku? Apakah keadilan harus tegak terlebih dahulu, ataukah demokrasi rakyat?

Keadilan hanya dapat ditegakkan bilamana demokrasi rakyat terpenuhi; bahkan lebih jauh lagi, kesejahteraan akan merata, persatuan akan terwujud dan kemanusiaan akan berlangsung. Begitu pula sebaliknya, tiada demokrasi rakyat dapat berlangsung tanpa keadilan di dalamnya. Di tengah pluralitas pemikiran, intelektual, agama, etnis dan tradisi di Indonesia, Islam merupakan agama paripurna untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut

Pada titik ini, Buya Syafii menekankan betapa pentingnya integritas seorang pemimpin. Ia adalah seorang agamawan yang alim dengan keluasan wawasan intelektual serta kepekaan sosial, dan bervisi kebangsaan. Pemimpin yang dipenuhi cita-cita ideal terwujudnya masyarakat adil yang diberkati Tuhan. Bukan pemimpin yang bercita-cita memiliki mobil, rumah dan tumpukan harta dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Kehadiran pemimpin yang demikianlah yang dapat mengisi kekurangan demokrasi. Pemimpin yang demikian pula yang nantinya mampu membawa wajah Islam dalam rupa kemanusiaan, sebagai rahmatan lil ‘alamin. Konsep Qur’an mengenai umatan wasathan adalah wujud nyata masyarakat yang diidamkan (1995:78). Bukan saja bagi umat Islam, tapi bagi bangsa. Pemimpin yang memiliki visi tajam mengenai demokrasi dan keadilan (S. Maarif, 2004:175).

DAFTAR PUSTAKA

Maarif, Ahmad Syafii. 1995. Membumikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

___________. 2004. Mencari Autentisitas Dalam Kegalauan. Jakarta: PSAP.

Munawar-Rachman, Budhy.1996. Tugas Cendekiawan Muslim: Modernisme dan Tantangan Pluralisme Kagamaan. dalam Kebebasan Cendekiawan, Refleksi Kaum Muda. Yogyakarta: Bentang Budaya dan Pustaka Republika.

Natsir, Muhammad.1973. Capita Selecta, Jakarta: Bulan Bintang.

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Selasa (2/5), di sejumlah kota di Jawa Tengah berlangsung unjuk rasa. Namun, kegiatan itu berlangsung damai.

Di Kota Solo, aksi berlangsung di perempatan Gladak oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) Surakarta dan BEM se-Surakarta. Setelah itu dilanjutkan oleh Komite Pendidikan Front Anti Neoliberalisme (KP-FAN) yang terdiri atas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Surakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Surakarta, dan IMM Sukoharjo. Mahasiswa hanya menggelar orasi.

Para mahasiswa menyatakan peringatan Hardiknas 2006 hendaknya menjadi refleksi bagi pemerintah dan semua institusi pendidikan di Indonesia untuk bersama memperbaiki dunia pendidikan di Tanah Air.

“Kalau bangsa Indonesia ingin segera keluar dari intervensi asing, maka perbaikan di sektor pendidikan mutlak diwujudkan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang ,” teriak mahasiswa.

Di Brebes, Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) melakukan aksi damai pendidikan di depan Stadion Karang Birahi. Menurut Ketua KPMDB, Karno Roso, aksi damai tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Aksi damai tersebut diikuti puluhan mahasiswa dan pelajar dari Brebes. Aksi diwarnai dengan penandatanganan spanduk sepanjang 10 meter dan pembagian pamflet serta stiker bermuatan pendidikan.

Di Purwokerto, sebanyak 150 mahasiswa dari berbagai elemen dan universitas menuntut pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN. Para mahasiswa itu berunjuk rasa dengan melakukan long march dari Universitas Jenderal Soedirman hingga Gedung DPRD Kabupaten Banyumas.

Mereka juga meminta pemerintah merevisi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena UU itu menjadikan pendidikan sangat mahal bagi rakyat Indonesia. (WSI/WIE/SON)

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Penyelamatan Rakyat Surakarta (FPRS) kemarin siang juga berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Dalam aksinya, mereka juga sempat “membajak” truk tangki milik Pertamina yang biasa digunakan untuk memasok premium.

Aksi diikuti beberapa elemen mahasiswa, antara lain BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukoharjo dan Solo, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukoharjo, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukoharjo, serta Partai Rakyat Demokrat (PRD) Solo.

FPRS menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil. Selain itu, mereka juga mempertanyakan komitmen pemerintahan SBY untuk menangkap dan menyita harta koruptor.

Puluhan petugas dari Kepolisian Resor Sukoharjo yang mengawal aksi itu membiarkan mahasiswa “menguasai” tangki pengangkut BBM. Namun, pukul 12.00 para mahasiswa memperbolehkan mobil tangki itu melanjutkan perjalanan.

Senin (11/12/2008), IMM Sukoharjo adakan aksi damai berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Jateng 2008 mendatang. Aksi yang diikuti oleh puluhan mahasiswa ini bertepatan dengan hari HAM sedunia yang jatuh Senin (10/12).

Berangkat dari komisariat Muhammad Abduh Gedung A Fakultas Agama Islam (FAI) UMS. Masa bergerak menuju Slamet Riyadi (Depan kampus I UMS) dengan membawa berbagai macam atribut yang berupa tulisan yang berisi sindiran terhadap proses Pilkada. Dalam aksinya, masa memperagakan aksi teatrikal dan pembagian bunga sebagai lambang supremasi HAM harus ditegakkan.

“Aksi ini merupakan seruan moral supaya nanti pihak-pihak yang bermain seperti KPU dan para calon perduli terhadap nilai-nilai HAM. Kekurangan-kekurangan berupa money politik dan tidak adanya kebebasan memilih merupakan tindakan pelanggaran HAM berat,” jelas Eko Boni selaku sekretaris bidang Hikmah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo (IMM). (Mg_Fitri)