PC IMM Sukoharjo
PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukoharjo Jawa Tengah

Buya Syafii Maarif: Agama, Kemanusiaan dan Indonesia

Oleh: A. Qahar Mudzakkir

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya. Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan implementasi demokrasi di Indonesia amatlah beragam. Sejak masa Soekarno hingga Soeharto, demokrasi ditengarai berjalan dengan praktik otoritarian. Setelah reformasi, keran kebebasan komunikasi dan berorganisasi serta gerakan aspirisari rakyat mulai terbuka. Demokrasi memulai babakan baru. Rakyat merasa inilah saatnya untuk mewujudkan identitas bangsa yang tertuang dalam undang-undang dasar. Kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Meski demikian, masih terdapat endapan dari sistem sebelumnya yang tetap berjalan. Dalam ruang-ruang pendidikan, sistem ekonomi, praktik politik hingga pandangan mengenai “kesatuan” republik Indonesia. Maka demikianlah korupsi tetap berlaku, penindasan tetap dilakukan dan konflik tetap berjalan. Memakan korban rakyat kecil yang berpartisipasi dalam tata pemerintahan dan suksesi politik yang katanya demokratis ini.

Pemahaman sempit mengenai nasionalisme, agama dan paradigma tertentu telah membutakan manusia pada kearifan untuk menghormati sesama. Segala cara dihalalkan dalam mencapai tujuan. Pemerintahan orde baru dengan Soeharto selaku ikon common enemy, ternyata lebih mampu menyatukan elemen bangsa. Dikala simbol musuh bersama tidak lagi hadir, tidak hanya negara yang menjadi pelampiasan kritik. Potensi konflik semakin terbuka diantara masyarakat sipil.

Mereka yang dikritik tidak peduli berapa yang harus menjadi korban untuk mempertahankan posisinya. Mereka yang mengkritik juga tidak peduli pada berapa korban yang harus diberikan untuk mencapai tujuan. Keduanya memiliki masyarakat ideal yang dicita-citakan. Meski tidak saling sepakat mengenai cita-cita ideal, secara tidak sadar mereka bersepakat untuk sama-sama menjatuhkan korban. Kemanusiaan tenggelam. Korban terbesar adalah masyarakat miskin, yang semakin besar jumlahnya, yang sejak awal mula hingga saat ini belum berubah. Dan sebagian besar dari mereka, adalah muslim.

Ditengah gelombang kebebasan yang menyeruak menghapus mendung otoritarian, reformasi justru melahirkan gaya-gaya sektarian baru. Kebebasan yang hadir tidak mampu dikontrol sedemikian rupa oleh pemerintah. Sehingga dalam masa-masa berikutnya melahirkan kelompok-kelompok baru. Penggunaan bahasa “kita” bukan sekedar mewakili makna bangsa. Pandangan mengenai rakyat kita, bangsa kita, ekonomi kita, politik kita, kesejahteraan kita mengalamai distorsi pemaknaan: kelompok dan ideologi tertentu. Ada bangsa “kita” dalam bangsa Indonesia, terdapat agama “kita” dalam agama Islam, juga kesejahteraan “kita” pada kesejahteraan rakyat. Muncul kecenderungan persaingan dari sesama masyarakat sipil. Antar sektarian yang berkembang dalam tubuh masyarakat dengan berbagai latar belakang dan tujuan. Berupaya untuk menempatkan kelompoknya pada dominasi penerimaan dalam skala luas. Tentunya konflik tidak lagi dapat dihindarkan. Dan menariknya, sebagian besar dari mereka mengaku muslim.

Arti Agama Bagi Buya

Agama dapat memiliki arti yang bermacam-macam bagi setiap orang. Bahkan, arti Islam pada diri seorang muslim sekalipun, tak terkecuali Buya. Bagi seorang muslim, tidak ada yang meragukan bahwasanya Qur’an dan Sunnah merupakan petunjuk yang benar. Terlebih Qur’an mendapatkan jaminan akan dijaga keotentikannya dan dijamin yang berpegang teguh padanya akan selamat. Akan tetapi manusia dengan keterbatasannya, yang dipengaruhi pengetahuan, pengalaman dan latar sosial, sedikit banyak telah mereduksi kebenaran yang terkandung didalamnya. Pencarian kebenaran dalam Qur’an tidak akan pernah usai dan final. Dibutuhkan apa yang disebut dengan ijtihad, berpikir mendalam dan bersungguh-sungguh. Karena tantangan tiap umat seiring perkembangan zaman menuntut suatu “penglihatan tajam” agar jeli dalam menghadirkan agama sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Berangkat dari Qur’an, “Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, sungguh akan berimanlah manusia di muka bumi ini seluruhnya. Apakah engkau (Muhammad) ingin memaksa hingga semuanya beriman?”, Buya justru melihat agama saat ini telah berubah menjadi doktrin dan pasukan pemaksa. Hal ini terjadi karena pemeluk agama lebih menekankan aspek kuantitas dibandingkan aspek kualitas. Yang penting kuantitas, tidak peduli apakah kebesaran jumlah tersebut –meminjam istilah Geertz- adalah abangan. Bukan santri, apalagi kiai. Yang hadir adalah wajah agama yang tidak sejuk, bahkan kering. Kering dari kualitas iman dan kualitas intelektual. Wajah radikalisme agama kemudian muncul sebagai respon ketidakberdayaan melawan gelombang kemajuan ilmu pengetahuan karena “besar” di negeri kafir.

Keputusasaan dan inferioritas umat Islam pada akhirnya melahirkan kutukan atas perubahan yang terjadi. Dalil-dalil agama dihadirkan, disimbolisasi dan dimitoskan sebagai “pelawan” atas perubahan yang tidak disukai. Romantisme-historis masa keemasan Islam telah melenakan hingga titik kegagalan dalam menjawab persoalan kekinian. Hal ini kemudian diperkuat oleh kaum teolog abad klasik yang terlalu sibuk “mengurus” Tuhan hingga manusia dibiarkan hina dan terlantar di bumi, yang kini justru ijtihad-nya menjadi pegangan erat.

Peran muslim di ranah realitas, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya ternyata jauh dari agama. Ada pola pemisahan antara pemenuhan agama sebagai kebutuhan transenden dan perjuangan sosial yang dilakukan dan dikembangluaskan oleh para alim agama. Tak sadar, telah mengamini pandangan sekularisme. Tentu hal ini bukanlah agamanya, melainkan umatnya yang mbalelo. Menurut F. Rahman, kemunduran umat Islam terjadi karena Qur’an dipahami secara parsial. Dan solusinya, sebagaimana yang dikutip Buya, ialah dengan memahami Qur’an secara utuh. Ibarat gunung es, tidak hanya memahami yang terdapat di atas permukaan air tapi juga menyelami makna yang terendam bersama sejarah (Asbab al-nuzul) (1995:44).

Kita diingatkan oleh sejarah bagaimana usaha K.H. Ahmad Dahlan dalam menghadirkan wajah Islam secara sejuk, dengan menekankan bahwa manifestasi pemahaman terhadap Islam adalah bertindak. Bahwa pemahaman agama seorang muslim bukan sekedar untuk muslim, tapi didedikasikan untuk kemaslahatan manusia. Berusaha dengan segenap daya upaya untuk mewujudkan pemahaman Islam pada aspek sosial. Perubahan orientasi keagamaan yang didapatkan Ahmad Dahlan setelah bersentuhan dengan pemikiran Muhammad Abduh. Kemudian bertolak pada refleksi-kritis atas surah al-Ma’un, panti asuhan didirikan. Rumah sakit dihadirkan. Sekolah-sekolah dibangun. Kukuhnya barisan dirapatkan dalam organisasi, Muhammadiyah. Pondasi keduniawian yang dibangun, ditempatkan sebagai alat untuk memenuhi cita al-akhirah.

Stagnasi dan lemahnya “kreatifitas” dakwah yang dibangun organisasi Islam menghadapi persoalan kontemporer turut menambah beban umat. Bagi Muhammadiyah yang memiliki “warisan” amal usaha yang menyentuh aspek sosial tentunya menjadi persoalan-reflektif yang mendalam, terlebih bagi Buya Syafii yang pernah diamanahi menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Tanggung jawab sebagai seorang muslim yang berada di puncak salah satu organisasi Islam besar di Indonesia ini tentunya tidak mudah. Satu sisi ia melihat wajah Indonesia yang kian penuh dengan kemiskinan dan penindasan di mana-mana. Sisi lain, tampak wajah yang memilukan sekaligus memalukan. Penuh kekerasan, praktik korupsi dan ketidakadilan.

Kritik Buya atas kondisi demikian, bahwa nama muslim semata tanpa substansi dan tanpai nilai praksis dalam kehidupan konkret tidak akan menolong keadaan. Kita, tulis Buya, tidak dapat menjadikan Tuhan sebagai jaminan, sementara kita hanyut dalam kelengahan dan ketertipuan (2004:15). Jauh sebelum menjadi orang nomor satu di organisasi Islam ini, Buya telah menekankan pentingnya kepaduan antara agama, ilmu dan tindakan. Karena dalam perspektif Islam, pengetahuan (agama dan ilmu) bukan sekedar untuk pengetahuan. Melainkan pengetahuan, kepaduan agama dan ilmu, adalah untuk bertindak, berkesadaran perubahan.

Kepaduan Agama Dan Ilmu

Ilmu yang selama ini berkembang dengan pesat di Barat memang tidak terlepas dari “jasa” Islam masa keemasan. Akan tetapi yang perlu diingat, masa keemasan Islam juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pengaruh pemikiran para filosof Yunani. Pesatnya perkembangan ilmu di Barat tidak terlepas dari sekularisme sebagai paham perlawanan terhadap penindasan dan eksploitasi yang dilakukan gereja. Sekularisme akhirnya melahirkan paradigma positivis, yang berangkat darinya banyak teori dan teknologi dikembangkan. Dan akhirnya, mengembangkan penindasan dan eksploitasi baru yang lebih canggih. Penjajahan telah menjadi neo-kolonialisme dan liberalisme berkembang demikian halus dalam neo-liberalisme kontemporer. Praktik kapitalisme yang dahulu mudah untuk di pilah, kini berjalan seakan menjadi kesatuan koherensi dalam peradaban kontemporer.

Penyebab ketidakadilan itu bukan lagi penjajah dalam arti negara lain. Penjajah itu ada di dalam dan tumbuh bersama kemerdekaan Indonesia. Begitu halusnya neo-feodalisme tetap berjalan dalam pikiran dan setiap tindakan bangsa kita. Tidak melihat warna kulit, etnis bahkan agama yang dianutnya. Moralitas tinggal kenangan dan keadilan tinggal slogan. Orang kemudian harus memilih untuk menjadi idealis atau realis-pragmatis. Dihadapkan pada masuk surga sendirian, atau ber-jamaah berbuat dosa dan dusta. Akan tetapi tidak banyak orang yang berani mengambil pilihan untuk menjadi idealis dalam merubah realitas-pragmatis. Seperti ungkapan M. Iqbal, “bila dunia tidak selaras denganmu, bangkit dan rubahlah ia!”.

Kemunduran umat Islam dikarenakan terjebak pada pemisahan antara zikr dan fikr, antara pemahaman agama dan penguasaan ilmu pengetahuan. Tanpa keduanya, makna Islam tidak mungkin dapat ditangkap secara utuh. Dan keutuhan itu tidaklah berhenti, ia adalah pencarian yang tak pernah usai seiring perkembangan zaman. Umat Islam dituntut untuk terus-menerus menguasai dan merumuskan ilmu pengetahuan, dan menempatkan pemahaman agamanya selaku “jangkar” –ontologi- transenden. Sehingga ia tidak akan terombang-ambing kian kemari di tengah terpa gelombang dan badai.

Dalam hal ini Buya melewatkan satu pertimbangan lain, bahwa muslim yang memimpin bangsa ini juga melakukan ibadah keagamaan seperti umat muslim pada umumnya. Bukan semata-mata “sekularistik” atau pilihannya pada arus budaya sosial yang telah terbentuk. Namun mereka telah memisahkan agama itu dari demokrasi kita, menjalar dalam praktik politik yang luas, ekonomi, sosial dan budaya bukan semata-mata kerena tidak mengetahui agama dan ilmu pengetahuan. Melainkan pada minimnya rumusan yang dihasilkan oleh intelektual muslim dalam memberikan sistem alternatif diseluruh bidang tersebut. Alternatif tentunya bukan pilihan yang dipaksakan, melainkan tawaran yang lebih baik dan solutif menyelesaikan problema dunia kontemporer.

Maka, kepaduan agama dan ilmu bukanlah Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana yang digemari oleh banyak intelektual muslim di Indonesia, melainkan merombak dasar ontologis bangunan pengetahuan abad 20. Maka penting untuk merombak paham sekularisme sebagai pandangan dasar yang melahirkan positivis. Fazlur Rahman menyarankan intelektual muslim untuk melakukan kerja-kerja penciptakan pusat kesadaran dan kekuatan intelektual yang dibentuk dan berangkat dari Qur’an dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Dalam bahasa Buya, yang diislamkan ialah pusat kesadaran manusia dan kekuatan intelektualnya, bukan cabang ilmu tertentu (2004:17).

Orang yang terbenam pada zikr tapi kurang menguasai dan tidak mengembangkan ilmu pengetahuan akan jatuh pada kubangan sempit dalam memandang perubahan. Terjebak pada terminologi Islam mengenai sabar, cobaan dan janji Tuhan pasti akan datang. Meyakinkan dirinya bahwa hanya ialah yang pantas masuk surga. Semata-mata mengembangkan fikr, akan menghasilkan manusia-manusia penindas, materialis dan sekuler. Sebagai side effect dari ilmu pengetahuan yang telah berubah menjadi “senjata makan tuan”, karena ketiadaan integritas kemanusiaan dalam dirinya.

Zikr merupakan simbol penanda bahwa manusia bukanlah makhluk yang serba hebat, serba berkemampuan, dan manusia super. Zikr adalah petanda bahwa keberadaannya di dunia merupakan amanah, tanggungjawab, rasa syukur atas yang diberikan Tuhannya. Demikian pula fikr merupakan simbol penanda bahwa manusia bukanlah makhluk lemah yang tak dapat belajar, memiliki harapan, keinginan dan peradaban yang dibangun dari tangannya. Fikr pula ialah penanda, cara yang ingin ia tunjukkan untuk mengemban amanah khalifah fi al-ard, tanggungjawab mewujudkan rahmatan lil ‘alamin dan kemanusiaan atas jawaban bahwa bukanlah ia makhluk yang suka menumpahkan darah.

Kepaduan agama dan ilmu merupakan pondasi dasar dan penting dalam merumuskan generasi seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan, kesejahteraan yang seperti apa yang diwujudkan oleh ekonomi, tatakelola organisasi pemerintahan yang bagaimana yang ingin dibangun, serta kebudayaan macam apa yang harus dihadirkan manakala pluralitas merupakan keniscayaan realitas hidup. Tentunya bukan pendidikan yang menganggap ilmu pengetahun yang membawa perubahan peradaban adalah ilmu kafir, atau rumusan mengenai manusia super yang hadir bilamana Tuhan “dibunuh”. Bukan perekonomian yang dengan ketidakberdayaannya kita mengekor, pada sistem yang mengeksploitasi kaum mustadh’afin, atau penumpukan harta yang menjadi “halal” setelah zakat dikeluarkan satu tahun sekali, sementara setiap hari tetangga kita kelaparan.

Kejayaan perluasan wilayah kerajaan Islam masa keemasan tidak hanya dikarenakan kemenangan dalam peperangan dan tingginya pengetahuan semata. Kemenangan terbaik ialah kemenangan tanpa pertumpahan darah. Banyak wilayah Eropa yang menyerahkan dirinya untuk “dijajah” karena mengetahui dibawah pemerintahan Islam kala itu, masyarakat lebih sejahtera, hukum ditegakkan, kemanusiaan di junjung tinggi, keadilan bukan sekedar slogan dan ketenangan ibadah di jamin. Meski berbeda agama dan keyakinan, bahkan yang ateis sekalipun. Akan tetapi saat ini, dibandingkan usaha untuk mewujudkannya kembali, umat Islam lebih senang terjebak pada romantisme historis. Disinilah letak perbedaan kepaduan agama dan ilmu sebagai “yang diketahui” dan “yang dipahami”. Pengetahuan sebagai “yang dipahami” merupakan internalisasi nilai (agama dan ilmu) yang menuntut adanya tindakan. Pengetahuan bukanlah sesuatu untuk pengetahuan itu sendiri, melainkan berkesadaran perubahan.

Agama Di Tengah Pluralitas

Pluralitas merupakan suatu keniscayaan sejarah dunia kontemporer, terlebih pluralitas agama dan budaya. Di era komunikasi dapat terjalin secara luas, pertemuan agama dan persentuhan budaya merupakan hal yang tidak terhindarkan. Budy M. Rachman menyatakan bahwa setiap agama kini dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar mengenai “klaim kebenaran” agamanya yang berhadapan dengan “kebenaran” agama lain. Atau dalam bahasa F. Rahman, ia menyebutnya sebagai “trancendent aspect” dari agama (1996:214-215).

Bila di tilik dalam pandangan yang sempit, pluralitas merupakan ancaman dari eksistensi, baik agama maupun budaya. Perang antar agama, konflik etnis dan penindasan rasial merupakan bentuk dari upaya pertahanan eksistensi, atau dapat pula dikatakan sebagai ekspansi eksistensi. Sebagai simbol penundukan dan representasi dari doktrin tua, bahwa kekuatan adalah kebenaran. Bila menggunakan pandangan yang lebih luas, pluralitas merupakan bangunan yang dapat mewujudkan nilai kemanusiaan universal (S. Maarif, 2004:11). Agama dalam hal ini berpotensi menjadi ratio culture dalam mewujudkan nilai tersebut.

Budaya memiliki relasi fungsional yang erat dengan agama. Karena pola pikir dan gaya hidup seseorang, kelompok bahkan bangsa, sesuai dengan persepsi dan tafsirannya terhadap nilai agama. Meski kemudian ia tidak lagi mempertanyakan nilai-nilai agama, dikarenakan berlaku dalam –meminjam istilah Giddens- kesadaran praktis manusia. Islam, pada saat ia diturunkan merupakan doktrin transenden, akan tetapi setelah hadir ditengah kebudayaan manusia, ia tampil dalam berbagai wajah. Wajah Iran, Wajah Malaysia, Wajah Indonesia dan sebagainya (2004:29). Di sini, budaya menjadi spiritual sense sebagai bentuk internalisasi nilai dalam geososial masyarakat.

Pengetahuan manusia yang berkembang pesat, memposisikan budaya dalam ranah yang tidak pernah menjadi statis; melainkan terus dinamis (2004:28). Akan tetapi abad ke-20 justru dihiasi oleh kegamangan arah dari kehidupan itu sendiri. Manusia yang menaruh harap pada ilmu pengetahuan yang dikembangkan, harus tersungkur pada kegamangan ontologis. Hal ini tidak terlepas dari pandangan positivis, serta cabang-cabang ilmu yang mencoba menyederhanakan kompleksitas relasi nilai (budaya-agama) dalam peradaban manusia. Dan mengenai islamisasi pusat kesadaran manusia dan kekuatan intelektual (ontologi) ini telah di bahas sebelumnya.

Memperluas apa yang dikemukakan oleh Budy M. Rachman, klaim kebenaran tidak lagi bersumber pada agama. Klaim dapat muncul dalam hubungan yang lebih luas pada identitas-budaya seperti nasionalisme, keunggulan etnis, paradigma keilmuan dan pandangan hidup. Budaya-identitas ini dibangun atas dua hal, nilai dan simbol, dimana keduanya dipengaruhi atau tidak terlepas dari kerangka pengetahuan manusia. Posisi agama dalam pluralitas yang demikian menjadi semakin “rumit”, karena tidak sekedar pada oposisi biner dengan agama lain, tetapi juga pada gugusan identitas-budaya.

Posisi rumit diatas berangkat dari pandangan dasar bahwa sistem nilai yang berada di luar Islam akan mengancam Islam. Akan tetapi sesungguhnya yang terancam bukanlah Islam dalam arti Qur’an dan Sunnah, melainkan Islam dalam arti dialektika penafsiran pemeluknya. Islam yang di representasikan oleh umatnya, merupakan kristalisasi penafsiran dan keyakinan. Inferioritas muncul karena terdapat perbedaan mengenai “yang seharusnya terjadi” dengan “kenyataan yang terjadi”. Disini ia menjadi bagian dari identitas-budaya. Ketidaksesuaian ini kemudian justru direspon dengan menutup diri pada perubahan melalui cara-cara radikalisme, konflik dan vis a vis dengan klaim kebenaran yang lain.

Agama yang dapat mewarnai dan merangkul pluralitas bukanlah yang demikian. Melainkan agama yang dipahami secara utuh, dengan keluasan pengetahuan dan kepekaan sosial, menjadi motor penggerak nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Tidak hanya berhenti pada tataran nilai universal, Islam yang mampu berposisi sebagai rahmatan lil ‘alamin manakala nilai tersebut telah menjadi bagian dari realitas kontemporer. Pluralitas itu sendiri kemudian mengarahkan pada bentuk kuasa tatakelola pemerintahan demokrasi. Bila manifesto pluralitas dalam formasi kekuasaan ini dipaksakan untuk dihilangkan, maka yang terjadi di Indonesia ialah perpecahan dan pertumpahan darah. Dan tidak mungkin bila cita-cita mulia keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan dapat terwujud dari cara-cara yang tidak beradab, karena akan menjadi bencana bagi kepentingan Islam dalam jangka panjang (2004:4).

Masyarakat ideal yang dicitakan dalam Qur’an, dalam pandangan Buya, adalah umatan wasathan (1995:78). Umat yang tidak terlampau “berlebihan” dalam toleransi pluralitas sehingga nilai Qur’an menjadi hilang. Dan pluralitas adalah fakta kontemporer, bukan isme yang mengarah pada semua agama itu sama. Tidak pula “berlebihan” dalam menempuh jalan radikalisme dan terorisme sebagai metode dakwah mengislamkan orang lain. Umatan wasathan merupakan posisi diantara dua ekstrem yang melemahkan dan merugikan muslim.

Mencari Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menentukan arah jalannya pemerintahan. Tidak hanya berhenti pada penentuan pejabat pemerintah, tapi juga mengontrol dan “menegur” pemerintah. Melalui ketersediaan ruang publik, alat komunikasi serta instrumen kenegaraan yang telah disediakan. Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang ideal, bila kita hendak membandingkannya dengan model tirani, aristokrasi dan oligarki. Akan tetapi dimungkinkan praktik tirani, aristokrasi dan oligarki berjalan di dalam demokrasi. Hal ini dapat terjadi manakala rakyat dihalangi untuk menentukan urusan mereka, alat komunikasi di kontrol dengan ketat dan instrumen kenegaraan menjadi sekedar formalitas (Chomsky, 1997:2-3). Telah terjadi, meminjam istilah Buya, praktik membunuh demokrasi atas nama demokrasi.

Berbicara demokrasi konteks Indonesia, Buya Syafii mengaitkannya dengan sila keempat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam sila keempat mengacu pada sistem politik demokrasi, meski secara eksplisit tidak tercantum (2004:165). Dan itu artinya demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai empu-nya kekuasaan. Bukan segelintir rakyat tentunya, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Sementara pada kenyataannya, rakyat justru –sekedar- menjadi pemenuhan syarat legitimasi formal yang digiring dengan janji palsu, intimidasi, politik uang dan manipulasi hasil suara.

Saat ini kita perlu bertanya, masyarakat demokrasi macam apa yang kita berada didalamnya. Serta pemerintahan demokrasi seperti apa yang justru tidak mampu memenuhi hak-hak rakyatnya. Demokrasi, yang pernah ada di Indonesia, dapat dipilah dalam tiga kategori. Pertama, demokrasi penguasa yaitu demokrasi yang tidak terlepas kooptasi dominasi dan hegemoni penguasa pemerintahan. Kedua, demokrasi elit yaitu praktik demokrasi yang mengarahkan elemen bangsa pada pemberian legitimasi kuasa-kepentingan sebagian kecil rakyat. Ketiga, demokrasi rakyat yaitu demokrasi ideal dimana seluruh rakyat (bukan sebagian) dengan terbuka dan tanpa intimidasi menentukan pemimpin dan arah pemerintahan.

Tipologi demokrasi yang pertama dan kedua, menghadirkan kesejahteraan ekonomi menjadi milik segelintir orang. Hukum ditegakkan atas banyak orang namun menjadi ompong bagi elit berkuasa. Lembaga-lembaga kerakyatan telah berubah keperwakilan “rakyat”-nya. Tiada lagi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Merekalah yang dikritik Buya selaku layaknya penari yang berlenggak-lenggok mengikuti tabuh genderang kapitalisme dan neo-liberalisme. Demokrasi macam ini harus dihindari karena tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi Indonesia (kerakyatan), karena dimensi keadilan telah disingkirkan (2004:173).

Demokrasi rakyat mendapatkan angin segar setelah reformasi berlangsung. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa terdapat endapan sistem yang tetap berjalan. Sekalipun orde baru dengan praktik demokrasi penguasanya telah tumbang, “pengendalian” demokrasi hanya berpindah tangan pada para elit yang mengendarai –alat- partai politik. Bisa jadi endapan itu tidak hanya berawal dari orde baru atau dari orde lama, tapi telah dimulai jauh sejak masa kolonial.

Kegagalan demokrasi macam ini menurut Buya disebabkan oleh beberapa hal (2004:167-168). Pertama, tipisnya rasa tanggung jawab para elit partai terhadap bangsa dan negara. Kedua, perpecahan elit partai dengan alasan yang tidak selalu fundamental. Ketiga, para elit ingin segera menikmati “hasil” dalam berpolitik. Maka yang terjadi adalah demokrasi yang tidak demokratis. Demokrasi yang meningkatkan kesenjangan dan kecemburuan sosial-ekonomi. Inkonsistensi keamanan dan penegakan keadilan di mata hukum. Ragam konflik dan pemberontakan kemudian bermunculan. Tidak mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam situasi demikian. Buya meyakini bahwa perilaku elit di atas terjadi karena berparadigma egoistis-parokialistis, dan saran Buya ialah segera mengubah paradigma tersebut menjadi paradigma kenegarawanan yang visioner (2004:167).

Keadilan, menurut Buya merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh demokrasi saat ini. Akan tetapi, masalah keadilan bukan masalah pengetahuan semata mengenai apa itu adil, melainkan masalah mental yang kultural sifatnya (2004:174). Bahkan pemahaman agama yang parsial pun nantinya akan terjebak pada tataran ini. Menjadi bentuk ketidakadilan baru yang ditopang oleh agama dan Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mengalami kemunduran pada demokrasi yang dibangun, mengarahkannya pada bentuk pemerintahan “korpus tertutup”. Perubahan mental, lebih-lebih kultural, adalah kerja berat yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Dengan kepaduan agama dan ilmu, sebagai dasar kerja.

Epilog: Generasi Pemimpin, Yang Dirindukan…

M. Natsir dalam Pandji Islam menyitir ungkapan mantan perdana menteri Perancis, Reynaud, mengenai demokrasi, “kekurangan yang melekat pada demokrasi ialah tidak dapat melihat ke depan, dan tidak ada keberaniannya hendak melakukan langkah yang perlu.” (Dalam Capita Selecta, 1973:391). Lalu, bagaimana menaruh harap pada demokrasi di Indonesia saat ini, mengenai keterwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah kesialan sila kelima sebagaimana yang diungkap Amien Rais akan tetap terus berlaku? Apakah keadilan harus tegak terlebih dahulu, ataukah demokrasi rakyat?

Keadilan hanya dapat ditegakkan bilamana demokrasi rakyat terpenuhi; bahkan lebih jauh lagi, kesejahteraan akan merata, persatuan akan terwujud dan kemanusiaan akan berlangsung. Begitu pula sebaliknya, tiada demokrasi rakyat dapat berlangsung tanpa keadilan di dalamnya. Di tengah pluralitas pemikiran, intelektual, agama, etnis dan tradisi di Indonesia, Islam merupakan agama paripurna untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut

Pada titik ini, Buya Syafii menekankan betapa pentingnya integritas seorang pemimpin. Ia adalah seorang agamawan yang alim dengan keluasan wawasan intelektual serta kepekaan sosial, dan bervisi kebangsaan. Pemimpin yang dipenuhi cita-cita ideal terwujudnya masyarakat adil yang diberkati Tuhan. Bukan pemimpin yang bercita-cita memiliki mobil, rumah dan tumpukan harta dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Kehadiran pemimpin yang demikianlah yang dapat mengisi kekurangan demokrasi. Pemimpin yang demikian pula yang nantinya mampu membawa wajah Islam dalam rupa kemanusiaan, sebagai rahmatan lil ‘alamin. Konsep Qur’an mengenai umatan wasathan adalah wujud nyata masyarakat yang diidamkan (1995:78). Bukan saja bagi umat Islam, tapi bagi bangsa. Pemimpin yang memiliki visi tajam mengenai demokrasi dan keadilan (S. Maarif, 2004:175).


DAFTAR PUSTAKA

Maarif, Ahmad Syafii. 1995. Membumikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

___________. 2004. Mencari Autentisitas Dalam Kegalauan. Jakarta: PSAP.

Munawar-Rachman, Budhy.1996. Tugas Cendekiawan Muslim: Modernisme dan Tantangan Pluralisme Kagamaan. dalam Kebebasan Cendekiawan, Refleksi Kaum Muda. Yogyakarta: Bentang Budaya dan Pustaka Republika.

Natsir, Muhammad.1973. Capita Selecta, Jakarta: Bulan Bintang.

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Buya Syafii Maarif: Agama, Kemanusiaan dan Indonesia”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: